Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza bersama empat negara lain, yakni Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Keputusan ini disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya global menstabilkan wilayah konflik yang masih bergejolak pasca gencatan senjata sejak Oktober 2025.
Perwakilan tingkat tinggi PBB untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyatakan bahwa komitmen negara-negara tersebut menjadi langkah awal pembentukan kekuatan multinasional untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. “Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah berkomitmen mengirimkan personel militer untuk pasukan stabilisasi sementara,” ujar Mladenov dalam forum resmi Dewan Keamanan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen terhadap perdamaian dunia sekaligus upaya mendukung pemulihan kemanusiaan di Gaza. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama. “Indonesia tidak akan mengorbankan prinsip kemerdekaan Palestina dalam setiap kerja sama internasional,” kata Presiden dalam pernyataan resmi.
Selain menjalankan fungsi pengamanan, pasukan ISF juga akan mengawasi transisi pemerintahan sipil di Gaza. PBB menyebutkan bahwa pembentukan pasukan ini merupakan bagian dari rencana komprehensif sejak 2025 yang mencakup pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sebagai otoritas sementara sebelum kewenangan dikembalikan kepada Otoritas Palestina. “Tujuan akhirnya adalah Otoritas Palestina yang direformasi yang mampu memerintah Gaza dan Tepi Barat,” tambah Mladenov.
Konflik di Gaza selama dua tahun terakhir telah menyebabkan lebih dari 72.000 korban jiwa dan menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, pelanggaran masih kerap terjadi, menunjukkan bahwa stabilitas di wilayah tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dalam kondisi ini, kehadiran pasukan internasional dipandang sebagai langkah darurat untuk mencegah kekosongan kekuasaan dan mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.
Keterlibatan Indonesia dalam misi ini memiliki latar belakang panjang sebagai negara yang aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB di berbagai kawasan. Namun, situasi di Timur Tengah dinilai lebih kompleks karena melibatkan kepentingan geopolitik berbagai negara besar serta potensi eskalasi konflik yang lebih luas, termasuk keterlibatan tidak langsung kekuatan global.
Dari sisi dampak, kebijakan ini berpotensi memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional dan meningkatkan kontribusi dalam misi kemanusiaan global. Bagi masyarakat Indonesia, langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Namun demikian, pengerahan pasukan juga menuntut kesiapan logistik, perlindungan maksimal bagi personel TNI, serta pengelolaan risiko terhadap dinamika keamanan di lapangan.
Pemerintah menyatakan akan terus melakukan koordinasi intensif dengan PBB dan negara mitra untuk memastikan kesiapan operasional pasukan sebelum pengerahan. Tahap selanjutnya meliputi penyiapan teknis, pelatihan khusus, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan situasi di Gaza guna memastikan misi berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia.
