MANILA, 26 Maret 2026 — Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun di Filipina akibat terganggunya pasokan bahan bakar minyak dan gas imbas konflik Iran melawan Amerika Serikat–Israel di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga energi global.
Dalam pernyataan resminya, Marcos Jr. memperingatkan dampak langsung konflik tersebut terhadap ketahanan energi nasional. Ia menyebut situasi saat ini sebagai ancaman serius yang membutuhkan respons cepat pemerintah.
“Ancaman yang segera terjadi terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” ujar Marcos Jr., seperti dikutip dari laporan media internasional.
Ia menegaskan, keputusan penetapan darurat energi diambil sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan rantai pasok global. “Penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasar energi dan mendorong lonjakan harga minyak, sehingga menimbulkan ancaman terhadap ketahanan energi negara,” katanya.
Pemerintah Filipina juga membentuk sebuah komite khusus untuk memastikan ketersediaan dan distribusi tidak hanya bahan bakar, tetapi juga kebutuhan strategis lain. Komite tersebut akan mengawasi distribusi pangan, obat-obatan, produk pertanian, hingga barang kebutuhan pokok selama masa darurat.
Sebagai bagian dari kebijakan darurat, pemerintah menerapkan sejumlah langkah seperti penghematan energi nasional, pemberian subsidi bahan bakar, serta intervensi untuk menekan biaya transportasi. Selain itu, otoritas akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik penimbunan, manipulasi pasokan, dan pengambilan keuntungan berlebihan di sektor energi.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan bantuan langsung sebesar 5.000 peso kepada pengemudi transportasi dan pekerja sektor terkait untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar. Program kesejahteraan juga diperluas bagi petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
Secara historis, Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah ini kerap berdampak langsung terhadap harga energi global, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang bergantung pada impor energi. Filipina sendiri merupakan negara net importir bahan bakar, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional.
Kebijakan darurat energi ini diperkirakan berdampak langsung pada masyarakat, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan harga barang. Namun, subsidi dan bantuan sosial diharapkan dapat menahan tekanan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, pengawasan distribusi energi menjadi krusial untuk mencegah kelangkaan dan spekulasi pasar.
Pemerintah Filipina ke depan akan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui komite darurat yang telah dibentuk, termasuk memastikan stabilitas pasokan energi dan kebutuhan pokok. Selain itu, langkah lanjutan mencakup optimalisasi cadangan energi, pengendalian harga, serta evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan selama periode darurat berlangsung.
