Gaza – Situasi di Timur Tengah kian memanas setelah serangan rudal yang dilancarkan Israel ke wilayah Gaza dilaporkan menewaskan sedikitnya 13 orang warga sipil. Korban mencakup kelompok rentan, termasuk anak-anak dan seorang ibu hamil, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik bersenjata di kawasan. Ledakan menghantam area permukiman, menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan serta memicu kepanikan warga. Tim medis setempat melaporkan bahwa sebagian korban tewas merupakan warga yang berada di dalam rumah saat serangan terjadi.
Peristiwa ini kembali menambah panjang daftar korban sipil dalam konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejumlah pihak internasional menyuarakan keprihatinan atas jatuhnya korban dari kalangan non-kombatan, serta mendesak adanya penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil.
Indonesia Tunda Misi Perdamaian
Di tengah situasi yang semakin tidak kondusif, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menunda pengiriman 8.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza yang direncanakan bersama International Stabilization Force (ISF).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah terhadap keselamatan personel.
“Semua di hold. Di hold,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penundaan ini. Pemerintah menilai situasi di lapangan masih sangat berisiko bagi keterlibatan pasukan perdamaian.
Konflik Kian Kompleks
Dalam beberapa pekan terakhir, konflik di Timur Tengah mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya melibatkan Israel dan Gaza, tetapi juga meluas ke ketegangan dengan Iran serta keterlibatan Amerika Serikat.
Rangkaian serangan udara, balasan militer, hingga insiden yang melibatkan aset tempur canggih menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih kompleks dan berbahaya.
Pengamat menilai bahwa tanpa upaya de-eskalasi yang serius dari komunitas internasional, potensi korban sipil akan terus meningkat. Sementara itu, langkah Indonesia menunda pengiriman pasukan dinilai sebagai keputusan realistis di tengah ketidakpastian dan tingginya risiko keamanan di wilayah konflik.
