JAYAPURA – Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Provinsi Papua mulai Juli 2026. Pembangunan dilakukan secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap administrasi. Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan menetapkan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang.
“Sekarang sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen. Setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang,” ujar John Herman Mampioper di Jayapura, Selasa.
Menurut John, pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen tersebut menjadi bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di Papua.
Selain empat lokasi yang telah dipastikan dibangun, Kementerian Sosial juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Namun daerah-daerah tersebut masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum dapat masuk tahap pembangunan.
“Selain pembangunan gedung baru, kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi,” katanya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saat ini sejumlah Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai daerah, namun kapasitasnya masih terbatas karena keterbatasan lahan dan sarana pendukung.
Di Papua, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut menjadi tantangan tersendiri. Saat ini kapasitas sekolah yang tersedia baru mampu menampung sekitar 100 siswa sehingga belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ujar John.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan, agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” kata Herald.
Secara nasional, pemerintah tengah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran fasilitas pendidikan baru di Papua diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi dan tender dapat diselesaikan dalam bulan ini sehingga pembangunan fisik empat Sekolah Rakyat permanen di Papua dapat dimulai tepat waktu pada Juli 2026 dan siap mendukung kegiatan belajar mengajar dalam beberapa tahun mendatang.
