Jakarta — Di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia, masyarakat internasional kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa perdamaian global masih sangat rapuh. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai kawasan tidak hanya mengancam stabilitas dunia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas lembaga-lembaga internasional yang selama ini dipercaya menjaga perdamaian. Dalam situasi seperti ini, negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hukum internasional dituntut untuk bersikap tegas, termasuk dalam mengevaluasi keterlibatan mereka di berbagai forum global yang seharusnya menjadi penjaga stabilitas dunia.
Merespons perkembangan situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk menimbang dan mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Wacana ini muncul setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menyusul serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Evaluasi tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri mantan presiden, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga para menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan geopolitik global dan dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam forum internasional.
Langkah Presiden tersebut mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menilai rencana evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace merupakan langkah tepat yang mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menjaga prinsip perdamaian dunia. Menurutnya, serangan militer yang dilakukan terhadap Iran, yang bahkan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah memperburuk citra lembaga internasional yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas global. Jika organisasi yang memiliki mandat menjaga perdamaian tidak mampu menjalankan fungsinya secara konsisten, maka wajar apabila keanggotaannya dievaluasi secara serius.
DPR memandang langkah evaluasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab diplomasi Indonesia dalam memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam organisasi internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Indonesia sejak awal menegaskan komitmennya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, jika suatu forum internasional dinilai tidak lagi mampu menjalankan mandatnya secara efektif, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peran dan keanggotaannya.
Dukungan DPR terhadap langkah Presiden juga menunjukkan adanya keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam merespons dinamika geopolitik global. Bagi Indonesia, menjaga prinsip perdamaian dunia bukan sekadar retorika diplomasi, tetapi juga bagian dari identitas kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Melalui evaluasi terhadap keanggotaan dalam Board of Peace, pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari forum internasional, tetapi juga berani bersikap kritis ketika sebuah lembaga tidak lagi berjalan sesuai mandatnya.
Sebagian pihak mungkin khawatir bahwa evaluasi terhadap keanggotaan di organisasi internasional dapat mengurangi peran Indonesia dalam diplomasi global. Namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Justru dengan melakukan evaluasi secara terbuka dan bertanggung jawab, Indonesia menunjukkan bahwa partisipasinya dalam berbagai forum internasional selalu didasarkan pada prinsip yang jelas, yakni memperjuangkan perdamaian dan stabilitas dunia. Sikap tegas seperti ini dapat memperkuat kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional sebagai negara yang konsisten dalam menegakkan hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhirnya, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak negara yang berani bersuara dan bertindak demi menjaga perdamaian global. Dukungan DPR terhadap langkah Presiden Prabowo untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika prinsip-prinsip perdamaian dilanggar. Dengan sikap tegas, diplomasi yang aktif, serta komitmen kuat terhadap hukum internasional, Indonesia terus berupaya memainkan peran konstruktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil, stabil, dan damai.
