Jakarta — Dalam setiap perjalanan bangsa, selalu ada momen ketika kebijakan negara diperdebatkan dengan keras. Hal itu wajar dalam demokrasi. Namun di tengah perdebatan tersebut, kita perlu melihat persoalan dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Kebijakan luar negeri tidak pernah sesederhana memilih hitam atau putih. Ia selalu berada di antara kepentingan kemanusiaan, stabilitas global, dan perlindungan ekonomi rakyat sendiri. Karena itu, keputusan Indonesia untuk hadir dalam forum Board of Peace di Washington DC tidak seharusnya langsung dilihat sebagai pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan, melainkan sebagai langkah diplomasi aktif untuk memastikan suara Indonesia tetap terdengar dalam isu perdamaian dunia.
Pertemuan Board of Peace yang berlangsung di Washington DC pada 18 Februari 2026 dihadiri oleh sekitar 20 negara dan membahas upaya rekonstruksi Gaza pascakonflik. Indonesia hadir melalui Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya diplomasi langsung dengan berbagai aktor global, termasuk Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump. Kehadiran ini terjadi ketika Indonesia juga menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga keterlibatan Indonesia dalam forum internasional terkait konflik Gaza menjadi relevan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan. Selain agenda rekonstruksi Gaza, kunjungan tersebut juga beriringan dengan pembahasan hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk penyesuaian tarif perdagangan yang sebelumnya sempat mengancam ekspor Indonesia hingga 32 persen. Melalui negosiasi tersebut, tarif berhasil ditekan menjadi 19 persen.
Dalam konteks diplomasi internasional, kehadiran Indonesia dalam forum seperti Board of Peace justru dapat dilihat sebagai strategi untuk memastikan Indonesia tidak berada di luar ruang pengambilan keputusan global. Dengan ikut terlibat, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyuarakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina sekaligus mendorong proses rekonstruksi Gaza berjalan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kedaulatan. Diplomasi tidak selalu berarti persetujuan penuh terhadap semua pihak yang hadir dalam sebuah forum. Justru dengan berada di meja yang sama, Indonesia dapat memperjuangkan prinsip-prinsipnya secara langsung. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keputusan penting dunia lahir dari dialog yang melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya saling berseberangan.
Di sisi lain, kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat juga harus dilihat dalam kerangka kepentingan ekonomi jangka panjang. Ancaman tarif tinggi terhadap produk Indonesia berpotensi merugikan industri nasional, tenaga kerja, dan stabilitas ekspor. Dengan menurunkan tarif menjadi 19 persen, Indonesia berhasil menghindari tekanan ekonomi yang lebih berat. Dalam praktik perdagangan global, negosiasi sering kali menghasilkan kompromi yang tidak sepenuhnya ideal bagi semua pihak, namun tetap memberikan ruang bagi stabilitas pasar dan keberlanjutan hubungan dagang. Pemerintah juga tetap memiliki instrumen regulasi untuk mengatur distribusi, standar, dan pengawasan produk impor agar tidak merugikan masyarakat domestik.
Sebagian kritik menyebut bahwa kehadiran negara lain dalam forum tersebut menciptakan dilema moral bagi Indonesia. Namun diplomasi internasional sejak lama menuntut kemampuan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk yang memiliki perbedaan pandangan tajam. Menolak hadir sepenuhnya dalam forum global justru berisiko membuat Indonesia kehilangan pengaruh dalam pembahasan masa depan Gaza dan kawasan Timur Tengah. Dalam situasi konflik internasional, negara yang memilih berdialog sering kali memiliki peluang lebih besar untuk mendorong solusi dibandingkan mereka yang hanya berada di luar forum.
Selain itu, perlu dipahami bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional tidak secara otomatis berarti meninggalkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Sejak lama Indonesia konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, serta advokasi di berbagai organisasi dunia. Kehadiran Indonesia dalam diskusi mengenai rekonstruksi Gaza justru dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa pembangunan kembali wilayah tersebut dilakukan dengan menghormati hak rakyat Palestina dan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pada akhirnya, yang perlu kita pahami adalah bahwa kebijakan luar negeri selalu bergerak dalam ruang kompromi antara idealisme dan realitas global. Indonesia tidak boleh kehilangan prinsip kemanusiaannya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan ekonomi dan posisi strategisnya di dunia. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional, termasuk Board of Peace, dapat dimaknai sebagai upaya menjaga peran aktif dalam diplomasi global sekaligus memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia tetap terlindungi. Daripada melihatnya semata sebagai blunder, jauh lebih konstruktif jika kita memandangnya sebagai bagian dari strategi diplomasi yang terus berkembang untuk menjaga suara Indonesia tetap kuat di panggung dunia.
