Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh berdampak besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rantai pasok pangan terganggu dan ratusan sekolah terpaksa diliburkan, sehingga distribusi MBG kepada peserta didik tidak dapat berjalan normal. Namun, situasi darurat ini justru mengaktifkan fungsi kemanusiaan MBG sebagai dapur rakyat. Alokasi makanan dialihkan sepenuhnya untuk melayani korban bencana di lokasi pengungsian maupun warga terdampak yang masih bertahan di rumah.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, menjelaskan bahwa pengalihan fungsi tersebut masih terus berlangsung dan bersifat dinamis mengikuti kondisi di lapangan. Selama status tanggap darurat diberlakukan dan aktivitas sekolah belum kembali normal, dapur MBG difungsikan sebagai dapur umum. Penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan pada awal bencana, tetapi berjalan setiap hari untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi.
Berdasarkan data terbaru, operasional MBG di Aceh melibatkan sekitar 480 satuan pelayanan dapur. Dari jumlah tersebut, 157 dapur di wilayah terdampak bencana beralih fungsi menjadi dapur umum darurat, sementara dapur di zona aman tetap melayani sekolah. Program ini menargetkan lebih dari 1,28 juta penerima manfaat di seluruh Aceh, mencakup siswa SD hingga SMA atau SMK, santri dayah, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sejak 26 November hingga 9 Desember, dapur-dapur SPPG tanggap darurat telah menyalurkan lebih dari 1,27 juta porsi makanan kepada masyarakat terdampak. Jumlah distribusi ini terus berkembang seiring beroperasinya dapur darurat di berbagai kabupaten dan kota. Penyaluran dilakukan secara bertahap setiap hari, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan merata.
Mustafa menegaskan bahwa di tengah situasi bencana, pengawasan mutu makanan tetap menjadi prioritas utama. BGN bekerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan makanan yang dibagikan tetap higienis dan aman dikonsumsi meskipun diolah dalam kondisi darurat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan gizi sekaligus melindungi kesehatan masyarakat di tengah krisis.
