Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Papua. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua Velix Wanggai dan dihadiri anggota komite Paulus Waterpauw, serta didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif. Agenda utama membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program strategis nasional di wilayah Papua.
Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Target Prioritas
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden dan menjadi prioritas utama KKP. Program ini tidak hanya menyasar pembangunan permukiman nelayan, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi pesisir secara menyeluruh.
“Kami akan menyiapkan sarana pendukung, termasuk fasilitas kolektor hasil tangkapan nelayan, agar produktivitas masyarakat pesisir dapat meningkat dan hasil kerja keras nelayan mendapat dukungan penuh negara,” ujar Trenggono.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal tahun 2026, dengan Papua menjadi salah satu wilayah prioritas. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Komite Eksekutif Papua Siap Jadi Jembatan Aspirasi
Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai, menegaskan peran komite sebagai penghubung aspirasi masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyukseskan program strategis KKP.
“Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi game changer bagi transformasi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Papua. Kami siap berkolaborasi dalam perencanaan sosial, pendampingan, dan pelatihan sumber daya manusia,” kata Velix.
Dorong SPBN dan Sinergi Pusat–Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Paulus Waterpauw menyoroti pentingnya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah distrik dan kampung nelayan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Trenggono memastikan KKP akan mendorong realisasi SPBN guna melayani kebutuhan dasar nelayan.
“Ini program besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari kampung, rumah, hingga pemasaran hasil tangkapan. Saatnya kita melangkah bersama,” ujar Waterpauw.
Ia juga menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan di provinsi termuda Papua Barat Daya.
Papua Barat Daya Minta Prioritas Program KKP
Waterpauw secara khusus meminta agar Papua Barat Daya, termasuk Sorong dan sekitarnya, diprioritaskan dalam program strategis kelautan nasional. Menurutnya, pengembangan kampung nelayan, penguatan ekspor ikan, dan pelatihan vokasi perikanan masih perlu ditingkatkan.
“Jika industri dan kegiatan nelayan tumbuh di Papua Barat Daya, ekspor perikanan bisa langsung dilakukan dari wilayah ini,” tegasnya.
Soroti Rantai Pasok dan Pendidikan Vokasi
Selain infrastruktur, Waterpauw juga menyoroti persoalan rantai pasok perikanan yang dinilai belum optimal. Ia menyayangkan masih masuknya ikan dari luar daerah ke Papua, meskipun wilayah tersebut memiliki potensi laut yang sangat besar.
“Kondisi ini menunjukkan rantai pasok perikanan belum berjalan efektif,” ujarnya.
Ia juga mendorong pendirian sekolah vokasi dan politeknik kelautan di wilayah pesisir Papua agar generasi muda memiliki keterampilan khusus dan mampu menjadi tenaga profesional di sektor kelautan.
KEK Sorong Dinilai Siap Jadi Pusat Industri Perikanan
Dalam pertemuan tersebut, Waterpauw menegaskan kesiapan KEK Sorong sebagai pusat industri perikanan dan logistik nasional. Menurutnya, kawasan tersebut telah memiliki pelabuhan, pasokan listrik, serta infrastruktur dasar yang memadai.
“KEK Sorong berpotensi menjadi pusat pengembangan kebijakan dan industri perikanan nasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan akibat keterbatasan pasokan es bagi nelayan, yang mendorong penggunaan plastik sekali pakai dan berdampak pada pencemaran laut.
Komitmen Bersama Bangun Papua
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara KKP dan Komite Eksekutif Papua untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pembangunan berbasis potensi kelautan, serta memastikan manfaat ekonomi sektor perikanan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mari kita bersatu di sektor kelautan dan perikanan. Saatnya Papua maju,” pungkas Paulus Waterpauw.
