Seruan mogok nasional yang disertai ancaman kelangkaan barang dan inflasi hanyalah bentuk provokasi berlebihan yang sengaja dibangun untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) tidak dijalankan secara mendadak apalagi semena-mena. Pemerintah telah melakukan kajian bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak dalam proses penyusunan serta sosialisasinya. Justru selama ini, kendaraan ODOL adalah penyebab utama kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, hingga kerugian besar yang ditanggung negara dan rakyat. Maka, langkah pemerintah menertibkan pelanggaran bukan kriminalisasi, melainkan perlindungan terhadap kepentingan umum.
Masyarakat tidak perlu panik atau terprovokasi dengan isu kelangkaan atau lonjakan harga yang sengaja dibesar-besarkan. Sistem logistik nasional tidak hanya bergantung pada segelintir kelompok pengemudi atau pengusaha mikro yang menolak perubahan. Sebagian besar pelaku logistik justru mendukung penataan ulang ini karena sadar bahwa keberlanjutan sektor distribusi barang membutuhkan kepatuhan terhadap aturan. Jika distribusi dilakukan dengan kendaraan yang tidak layak atau kelebihan muatan, maka biaya perawatan jalan akan semakin tinggi dan dibebankan kepada rakyat melalui pajak. Dengan kata lain, mempertahankan ODOL justru merugikan rakyat dalam jangka panjang.
Ajakan untuk menghentikan panen, memutus distribusi pangan, hingga membentuk pasar darurat adalah tindakan yang dapat menciptakan kekacauan sosial. Ini bukan solusi, melainkan bentuk sabotase terhadap stabilitas bangsa. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM seharusnya fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan, bukan dijadikan alat tekanan politik oleh kelompok tertentu. Pemerintah melalui kementerian terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar distribusi tetap berjalan lancar, bahkan jika ada pihak yang memilih mogok. Negara tidak akan membiarkan rakyat kecil menjadi korban ulah sekelompok provokator yang ingin mengacaukan tatanan ekonomi demi kepentingan mereka sendiri.
Sebagai warga negara yang bijak, kita harus mampu memilah mana aspirasi yang konstruktif dan mana yang destruktif. Menyampaikan pendapat sah-sah saja, tetapi jika dilakukan dengan memprovokasi masyarakat luas untuk menghentikan distribusi pangan dan menciptakan krisis, maka itu bukan lagi kebebasan berekspresi melainkan bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional. Mari kita jaga kedamaian dan keseimbangan sosial dengan tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi yang dapat merugikan diri sendiri.
Pemerintah terbuka untuk berdialog dan menyerap masukan dari semua kalangan, termasuk sopir dan pengusaha logistik kecil. Namun, perubahan ke arah yang lebih baik memang memerlukan penyesuaian dan komitmen bersama. Jangan biarkan emosi sesaat atau informasi yang belum jelas membutakan nurani dan logika kita. Mari bersama-sama mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi rakyat banyak, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan bahwa distribusi logistik di Indonesia berjalan dengan tertib, aman, dan adil untuk semua.
#ZeroODOLUntukKeselamatan #LogistikAmanIndonesiaMaju #TolakProvokasi #DukungTransformasiLogistik #JalanBebasODOL #IndonesiaTertibLogistik #KebijakanBermartabat
