Jakarta — Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian menunjukkan peran strategisnya dalam menopang pembangunan nasional. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman di Cilangkap, kolaborasi lintas sektor ini diarahkan untuk memastikan program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama kedaulatan nasional, termasuk pangan berbasis laut dan perikanan.
Peran TNI dalam Mendukung Program Prioritas KKP
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa konsep Ekonomi Biru yang diusung pemerintah menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai prinsip utama. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan konkret di lapangan, khususnya dari TNI yang memiliki keunggulan pada aspek pengamanan wilayah, logistik, serta struktur organisasi hingga ke daerah terpencil.
Pada tahun 2026, KKP mengemban sejumlah program strategis, antara lain pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura Jawa, pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi, budidaya perikanan tematik di 500 kabupaten/kota, swasembada garam, serta modernisasi armada kapal perikanan. Seluruh program tersebut membutuhkan stabilitas keamanan dan kelancaran distribusi, dua hal yang menjadi kekuatan utama TNI.
TNI Siap Kawal Ketahanan Pangan Berbasis Kelautan
Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan kesiapan penuh institusinya dalam mendukung kebijakan KKP. Menurutnya, struktur organisasi TNI yang tersebar luas di wilayah pesisir dan perbatasan sangat relevan untuk mendampingi program kelautan dan perikanan agar dapat berjalan berkesinambungan.
Keberadaan satuan-satuan TNI di kawasan pesisir tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat. Hal ini memperkuat peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga sumber daya nasional dari praktik ilegal sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan.
Sinergi KKP–TNI sebagai Model Kolaborasi Negara
Rencana penambahan 150 batalion TNI yang akan ditempatkan di lokasi strategis turut mempertegas komitmen negara dalam mempercepat pembangunan sektor-sektor prioritas. Penempatan ini disesuaikan dengan kebutuhan kementerian dan lembaga, termasuk KKP, agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi KKP dan TNI menunjukkan bahwa kolaborasi sipil-militer dapat berjalan selaras dalam koridor hukum dan kepentingan nasional. Dukungan TNI bukan hanya mempercepat pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan, menjaga kekayaan laut Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kesimpulan:
Kerja sama strategis KKP dan TNI merupakan langkah konkret negara dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan dukungan penuh TNI, program-program prioritas pemerintah diyakini dapat terlaksana lebih cepat, aman, dan berkelanjutan demi kepentingan nasional.
