JAKARTA – Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, Selasa (9/6/2026).
Dalam kerangka kebijakan fiskal yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Selain itu, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun defisit APBN dirancang tetap terjaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami optimistis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan.
Menurut pemerintah, pencapaian target tersebut akan didukung melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Pemerintah juga berencana mempercepat investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, sekaligus mengoptimalkan peran Danantara dalam mendukung sektor-sektor strategis nasional.
Salah satu fokus utama kebijakan fiskal 2027 adalah penguatan daya beli masyarakat. Pemerintah menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi sehingga berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan terus diperkuat.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat akan tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
Selain memperkuat konsumsi domestik, pemerintah juga akan melanjutkan agenda transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Di sisi penerimaan negara, pemerintah menargetkan optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan, digitalisasi sistem administrasi pajak, serta perluasan basis penerimaan negara. Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen menjaga efektivitas penggunaan anggaran agar lebih produktif, efisien, dan tepat sasaran.
Kebijakan fiskal tahun 2027 juga akan didukung berbagai skema pembiayaan inovatif. Pemerintah berencana memperkuat sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Secara historis, target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen merupakan salah satu sasaran ambisius pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Target tersebut muncul di tengah upaya Indonesia mempercepat transformasi ekonomi dari negara berbasis komoditas menuju ekonomi bernilai tambah tinggi yang ditopang sektor industri, teknologi, dan investasi produktif.
Bagi masyarakat, arah kebijakan fiskal 2027 diperkirakan akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, penguatan program perlindungan sosial, serta perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan gizi. Di sisi lain, dunia usaha diharapkan memperoleh manfaat dari meningkatnya investasi, stabilitas ekonomi makro, serta berbagai insentif yang mendukung ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Ke depan, pemerintah akan menggunakan KEM-PPKF 2027 sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027 yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
