Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pertanian di Merauke, Papua Selatan, berupa kawasan food estate dan pengembangan sawah skala besar, yang ditargetkan menjadi lumbung pangan baru Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Proyek ini berlokasi di sejumlah distrik di Kabupaten Merauke, antara lain wilayah Wanam dan kawasan lahan potensial lain, dengan pelaksanaan bertahap sejak 2023 dan menjadi fokus utama program pertanian nasional menuju 2027. Pemerintah menyiapkan perluasan cetak sawah, pembangunan infrastruktur dasar, serta mekanisasi pertanian untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional dan pemerataan produksi beras di kawasan timur Indonesia. Kebijakan ini dipilih karena pemerintah menilai Merauke memiliki cadangan lahan strategis dan posisi penting sebagai pusat cadangan pangan sekaligus motor pembangunan wilayah timur.
Dalam keterangan resminya, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengembangan food estate Merauke merupakan bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional di sektor pangan, sekaligus pelaksanaan penetapan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyatakan, “Proyek food estate di Merauke akan menjadi salah satu fokus utama program pertanian pada 2027, sekaligus pusat produksi pangan baru untuk memperkuat swasembada beras,” ujarnya di Jakarta. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) ratusan unit serta mengembangkan jaringan irigasi dan infrastruktur jalan usaha tani untuk mendukung optimalisasi lahan sawah dan mempercepat proses tanam hingga dua sampai tiga kali setahun. “Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, produksi petani di Merauke diharapkan meningkat signifikan dan berkontribusi langsung terhadap cadangan logistik pangan nasional,” ditegaskan Kementerian Pertanian dalam penjelasan resmi.
Kebijakan PSN pertanian Merauke diproyeksikan membawa sejumlah dampak bagi masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan akses infrastruktur dasar, hingga peluang integrasi petani lokal ke dalam rantai pasok nasional. Pembangunan dermaga, jalan usaha tani, dan saluran irigasi didorong untuk memperlancar distribusi alat mesin, benih, dan hasil panen, sehingga kawasan tersebut terhubung lebih baik dengan pusat-pusat konsumsi di wilayah lain Indonesia. Di sisi lain, berbagai kajian dan masukan dari kelompok masyarakat sipil serta komunitas lokal mengingatkan adanya risiko terhadap ruang hidup masyarakat adat, perubahan tata guna lahan, dan potensi tekanan terhadap lingkungan apabila pengelolaan tidak mengedepankan prinsip keberlanjutan dan penghormatan hak masyarakat adat. Pemerintah menyatakan akan mengintegrasikan penguatan kelembagaan petani, pendampingan sosial, dan penataan tata ruang agar manfaat ekonomi dan ketahanan pangan dapat dirasakan masyarakat setempat secara lebih merata.
Menanggapi berbagai kritik dan kekhawatiran, pemerintah menyebut PSN pertanian Merauke akan terus dievaluasi dan disempurnakan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian dengan ketentuan lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat adat yang berlaku. Kementerian terkait menyatakan akan memperkuat transparansi data, melakukan dialog dengan pemangku kepentingan lokal, dan memastikan setiap tahapan pembangunan food estate merujuk pada regulasi serta standar pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pemerintah merencanakan tindak lanjut berupa penetapan peta jalan implementasi PSN pertanian Merauke, penyusunan mekanisme pengawasan terpadu, serta pelaporan berkala kepada publik mengenai capaian produksi, dampak sosial ekonomi, dan pemenuhan kewajiban perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.
