Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebesar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan langsung untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat secara nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa angka anggaran yang dikelola BGN sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, yakni Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun sebagaimana beredar di publik.
“Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam MBG,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, dana Rp335 triliun yang selama ini disebutkan berasal dari pos cadangan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana cadangan kebijakan presiden sebesar Rp67 triliun yang tidak seluruhnya digunakan untuk program MBG.
Menurut Dadan, sebagian besar anggaran MBG digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan.
“Sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga dapat menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain,” katanya.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, sewa kendaraan, serta insentif relawan. BGN mencatat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG telah terlibat dalam program tersebut dengan kisaran penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Selain aspek kesehatan, program ini juga dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah.
Secara ekonomi, skema belanja yang dominan pada bahan baku dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok domestik serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal. Sementara dari sisi sosial, keterlibatan jutaan relawan menjadi bagian penting dalam distribusi layanan gizi hingga ke tingkat masyarakat.
BGN menegaskan akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.
