Pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) telah memicu berbagai tanggapan, termasuk kekhawatiran soal potensi beban APBN. Tuduhan bahwa operasi ini akan membebani keuangan negara perlu dilihat dari konteks kebijakan fiskal dan pembiayaan multilateral yang terlibat dalam misi tersebut. Pemerintah telah menyatakan bahwa dukungan finansial terhadap misi ini tidak semata bersumber langsung dari APBN Indonesia, namun juga dari kontribusi negara lain dan pemangku kepentingan internasional yang menjadi bagian dari Board of Peace dan ISF, sehingga beban biaya bisa terdistribusi secara global .
Perhitungan awal yang dipublikasikan oleh beberapa analis internasional memang memperkirakan biaya sekitar Rp12 triliun–Rp16 triliun per tahun jika merujuk pada standar operasional pasukan penjaga perdamaian internasional, namun angka ini sering kali hanya mencakup biaya dasar personel dan logistik standar tanpa menghitung pendanaan multilateral yang sejatinya menjadi bagian dari mekanisme pendanaan ISF . Menteri Luar Negeri RI telah menegaskan bahwa kontribusi Indonesia pada Board of Peace tidak mengharuskan pembayaran iuran formal seperti US$1 miliar sebagaimana diberitakan beberapa pihak, dan posisi Indonesia sebagai anggota tetap Dewan Perdamaian tetap diakui meski kontribusi pendanaan formal itu belum dibayarkan . Hal ini menunjukkan bahwa narasi beban APBN yang besar belum mencerminkan fakta kebijakan pendanaan internasional yang berlaku di bawah mandat PBB dan Dewan Perdamaian.
Selain itu, Menteri Luar Negeri juga menyampaikan bahwa beberapa negara dan pihak swasta telah berkomitmen memberikan dukungan pendanaan dan logistik untuk menopang operasi kelak, sehingga sebagian besar beban operasional tidak akan ditanggung sepenuhnya oleh Indonesia sendiri . Dalam praktik misi perdamaian internasional, hal semacam ini merupakan standar, di mana solidaritas finansial antarnegara peserta ikut mendukung efektivitas dan keberlanjutan operasi. Mandat ini bukan sekadar alokasi anggaran belanja nasional, melainkan bentuk diplomasi multilateral yang didesain untuk meringankan tekanan fiskal setiap negara peserta.
Dampak positif seperti peningkatan peran diplomasi Indonesia di arena internasional dan reputasi sebagai negara penjamin perdamaian dunia juga perlu dimasukkan dalam analisis fiskal dan strategis, karena keberadaan pasukan TNI di Gaza dipandang sebagai alat soft power yang dapat membuka peluang kerja sama ekonomi, kemanusiaan, dan politik jangka panjang yang lebih luas. Indonesia telah memungkinkan peran yang sama di misi-misi PBB sebelumnya, seperti operasi penjaga perdamaian di Lebanon, Sudan, dan Kongo, yang juga pernah menghadapi kritik serupa namun terbukti memperkuat kredibilitas Indonesia di kancah global tanpa membebani APBN secara signifikan .
Akhirnya, tudingan yang terlalu menitikberatkan pada potensi beban APBN tanpa mempertimbangkan mekanisme pembiayaan multilateral, dukungan internasional, serta manfaat strategis dan diplomatik jangka panjang merupakan penilaian yang prematur. Pemerintah telah menunjukkan bahwa pendanaan misi ini direncanakan dengan mempertimbangkan sumber daya nasional dan internasional secara seimbang, sehingga langkah strategis ini lebih layak dipandang sebagai kontribusi Indonesia terhadap stabilitas regional dan kemanusiaan global, bukan sekadar beban anggaran semata.
