TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10.000 Benih Bening Lobster di Lombok Timur

LOMBOK TIMUR – TNI Angkatan Laut melalui Tim Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 10.000 ekor Benih Bening Lobster (BBL) tanpa dokumen resmi di kawasan Pelabuhan Khayangan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 50 kantong plastik berisi Benih Bening Lobster. Setiap kantong diperkirakan berisi sekitar 200 ekor, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 10.000 ekor dengan nilai ekonomis diperkirakan sebesar Rp100 juta.

Saat proses penindakan berlangsung, pelaku berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam penyelidikan oleh aparat terkait guna mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat.

Komandan Lanal Mataram, Letkol Laut (P) Eko Darmawan, S.T., M.Si., memimpin konferensi pers setelah pengamanan barang bukti sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai keberhasilan operasi tersebut.

Selanjutnya, seluruh Benih Bening Lobster yang berhasil diamankan dilepasliarkan kembali ke habitatnya di laut. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan serta mendukung keberlangsungan ekosistem laut Indonesia.

Upaya penggagalan penyelundupan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, penguatan penegakan hukum di wilayah perairan nasional, serta perlindungan terhadap sumber daya kelautan sebagai salah satu aset strategis bangsa.

Melalui sinergi pengawasan dan penindakan yang berkelanjutan, TNI Angkatan Laut berkomitmen terus memperkuat pengamanan wilayah perairan Indonesia guna mencegah praktik penyelundupan sumber daya kelautan, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, serta mendukung pemanfaatan kekayaan laut secara bertanggung jawab untuk kepentingan nasional.