TNI AL, Bea Cukai, dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Senilai Rp17,5 Miliar

SURABAYA – Sinergi antara TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal 3,4 ton merkuri cair melalui Terminal Petikemas Surabaya. Barang berbahaya tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar Rp17,5 miliar dan diduga akan diselundupkan ke luar negeri.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Surabaya, Kamis (30/7/2026). TNI AL diwakili oleh Komandan Polisi Militer Kodaerah TNI AL V (Danpom Kodaeral V) Kolonel Laut (PM) Andre Thomas Alexander, M.Tr.Opsla., serta Komandan KRI Salawaku-842 Mayor Laut (P) Prima Satriya Aji Surya, mewakili Asisten Operasi Komandan Kodaerah TNI AL V (Asops Dankodaeral V) Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya koordinasi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di kawasan pelabuhan serta mencegah tindak kejahatan lintas negara yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi fungsi intelijen dan analisis risiko yang dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum.

Kolaborasi antara TNI AL, Bea Cukai, dan Polri dinilai menjadi faktor penting dalam mendeteksi serta menghentikan upaya penyelundupan barang berbahaya sebelum berhasil dikirim ke luar negeri. Sinergi tersebut juga memperkuat sistem pengawasan terhadap jalur perdagangan internasional yang memanfaatkan pelabuhan sebagai pintu keluar masuk barang.

Keberhasilan ini sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sebagaimana arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menekankan penguatan profesionalisme prajurit, peningkatan kesiapsiagaan operasional, serta penerapan strategi Maritime Multi-Domain Operation untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan maritim nasional.

Selain memperkuat pengamanan di laut, TNI AL juga terus membangun sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam mengamankan wilayah pesisir, pelabuhan, serta pulau-pulau terluar Indonesia. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor maritim sekaligus mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan barang berbahaya yang dapat mengancam kepentingan nasional.