Prabowo luncurkan PLTS 100 GWp, tantang tim energi rampung dua tahun
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Okt 2026, 18.05

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi. "Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.
Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. "Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.
Prabowo mengatakan pengembangan PLTS, ditambah pemanfaatan panas bumi, penemuan ladang gas baru, serta peningkatan produksi minyak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Presiden juga menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
