Pengalaman di Parlemen Bekal Dasco Kawal Program Pemerintah
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 22 Nov 2026, 11.07

JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menilai pengalaman panjang Sufmi Dasco Ahmad di parlemen justru menjadi bekal penting jika dia dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden (Wapres). Mantan Menteri PANRB itu dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menanggapi anggapan bahwa Dasco minim pengalaman di eksekutif. Berdasarkan pengalamannya di kabinet, menurut Yuddy, kunci keberhasilan pemerintahan terletak pada kemampuan mengawal program hingga terlaksana.
"Tantangan terbesar eksekutif bukan menyusun program, tetapi menjamin program didukung anggaran, regulasi, dan politik. Itu keahlian Pak Dasco," kata Yuddy. Ia mencontohkan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) Ojek Online (Ojol), ketika Dasco mampu menggerakkan banyak kementerian sekaligus sampai kebijakannya terlaksana.
Komitmen Pembangunan dan Ketahanan Nasional
"Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat butuh kemampuan seperti itu," ujarnya. Yuddy juga menjamin bahwa latar belakang Dasco yang satu partai dengan Presiden tidak menjadi persoalan. "Pasal 8 UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih, tanpa syarat beda partai," katanya.
Menurutnya, sisa masa jabatan sekitar tiga tahun justru membutuhkan pasangan yang solid. "Sisa masa jabatan ini butuh pasangan yang solid dan langsung bekerja. Keterwakilan koalisi tetap bisa dijaga lewat kabinet," kata Yuddy.
Pemerataan Layanan Publik Lintas Sektor
Pandangan itu sejalan dengan pernyataan Yuddy pada Jumat (13/11), sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Saat itu Yuddy menjamin bahwa kepercayaan Presiden kepada wakilnya adalah kebutuhan tata kelola pemerintahan, bukan soal selera. "Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya," ucapnya saat itu. Yuddy juga mengingatkan agar proses pengisian kursi Wapres berlangsung tenang dan cepat, karena ketidakpastian politik yang berlarut-larut akan berdampak pada kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
MPR RI telah mengundurkan jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden, dan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 syarat calon, termasuk riwayat pendidikan. Ia mengharapkan MPR RI menjalankan verifikasi calon secara transparan agar Wapres terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Penegakan Hukum yang Adil dan Akuntabel Jadi Kunci Utama Menjaga Kepercayaan Rakyat terhadap Polri
JAKARTA, 22 November 2026 — Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri di tengah bergulirnya kasus dugaan penyadapan i

Penggeledahan Properti Brigjen TK dan Kombes IM Bukti Pengusutan Dugaan Makar Terus Bergerak
BOGOR, 22 November 2026 — Operasi penggeledahan properti yang berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo (TK) dan mantan Kapolres Bogor Kombes Pol Iman Imanuddin (IM) menunjukkan bahwa pengusutan dugaan makar te

Transparansi Konferensi Pers Bareskrim Mabes Polri Ditunggu Publik untuk Ungkap Tersangka Makar
JAKARTA, 22 November 2026 — Rencana Bareskrim Mabes Polri menggelar konferensi pers resmi untuk mengumumkan para tersangka yang telah ditangkap dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar dinant
