Pemerintah Jaga Keadilan Fiskal dan Transparansi Penataan Perpajakan Sektor Properti Domestik

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2026 — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip keadilan fiskal dan asas proporsionalitas pada penataan administrasi perpajakan sektor properti sewa dan hunian kontrakan masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa regulasi perpajakan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun pengusaha indekos skala mikro.

Direktur Jenderal Pajak menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ditujukan untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi para pelaku usaha properti komersial besar sekaligus memberikan perlindungan bagi pemilik hunian kontrakan skala kecil melalui batasan peredaran bruto tidak kena pajak.

Edukasi dan Layanan Digital Pajak Coretax

Kemenkeu meluncurkan kemudahan pelaporan pajak mandiri melalui sistem administrasi perpajakan terpadu (Coretax) yang dapat diakses secara daring dari telepon pintar. Formulir elektronik yang disederhanakan mempermudah para wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparan.

Kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia menggencarkan kelas bimbingan pajak gratis bagi para pemilik usaha rumahan dan UMKM. Petugas pajak melayani konsultasi secara profesional tanpa dipungut biaya apa pun.

Gotong Royong Membangun Fasilitas Publik

Penerimaan pajak yang terkumpul dari sektor properti dan usaha secara langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan raya, jembatan, sekolah negeri gratis, dan rumah sakit umum daerah. Pajak menjadi instrumen gotong royong terpenting dalam memajukan peradaban bangsa.

Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki layanan perpajakan nasional agar semakin ramah, transparan, dan terpercaya bagi seluruh pembayar pajak.