Menteri PKP: Hunian vertikal TOD Manggarai jadi model hunian perkotaan

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan hunian vertikal di kawasan Manggarai, Jakarta, dapat menjadi salah satu model pengembangan perumahan perkotaan yang memadukan hunian, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Kementerian PKP berperan sebagai regulator yang menyiapkan kebijakan dan aturan, sementara PT KAI sebagai operator memiliki peran dalam pemanfaatan aset dan pembangunan.

Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan

“Fungsi kami yakni sebagai regulator, membuat aturan dan kebijakan dan pihak KAI sebagai operator yakni membangun, inilah bukti saling sinergi antara KAI dengan Kementerian PKP,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada PT KAI atas dukungan dan sinergi dalam mendorong penyediaan hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Pengembangan hunian berbasis TOD tersebut dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik dan pusat aktivitas perkotaan. Proyek hunian vertikal ini akan dibangun di Blok F dan Blok G Kawasan Stasiun Manggarai dengan memanfaatkan aset tanah berstatus Hak Pakai PT KAI. Total area pengembangan mencapai sekitar 21.939 meter persegi, yang terdiri atas Blok F seluas sekitar 15.014 meter persegi dan Blok G sekitar 6.925 meter persegi.

Kawasan tersebut telah sesuai dengan peruntukan Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) yang memungkinkan pembangunan rumah susun. Rancangan bangunan juga memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dengan batas ketinggian maksimal 151 meter.