Giliran Matra atau Kebutuhan Strategis?
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 22 Nov 2026, 11.12

JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 — Bursa calon Panglima TNI kembali menghangat. Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mulai mengemuka sebagai salah satu kandidat pengganti Jenderal TNI Agus Subiyanto. Namun, di balik dinamika itu, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pergantian Panglima TNI sebaiknya mengikuti prinsip rotasi antarmatra atau ditentukan berdasarkan kebutuhan strategis pertahanan negara?
Perbincangan ini menarik karena muncul di tengah kompleksitas lingkungan keamanan Indonesia. Rivalitas Amerika Serikat dan China, ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, ancaman siber, serta pentingnya pengamanan jalur laut strategis menuntut kepemimpinan militer yang mampu mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara. Meski demikian, hingga 12 Oktober 2026, belum ada keputusan resmi mengenai pergantian Panglima TNI.
Kesiapsiagaan Personel dan Sinergi Pertahanan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum menerima surat Presiden terkait pergantian itu. Artinya, panasnya bursa calon belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa pergantian akan segera dikerjakan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025, menghadirkan landasan hukum mengenai pengangkatan Panglima TNI.
Ketentuan itu menyatakan bahwa Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Pengangkatan dan pemberhentian dikerjakan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
Pengabdian Prajurit dan Bakti Masyarakat
Rumusan itu mengandung dua prinsip penting. Pertama, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon Panglima, tetapi prosesnya tetap melibatkan persetujuan DPR. Kedua, rotasi antarmatra merupakan prinsip yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, sementara kepentingan organisasi menjadi dasar pengangkatan dan pemberhentian.
Dengan demikian, rotasi bukan kewajiban mekanis yang mengharuskan setiap matra memperoleh giliran secara berurutan tanpa mempertimbangkan keadaan. Namun, rotasi juga tidak semestinya diabaikan seolah-olah tidak memiliki arti dalam tata kelola organisasi militer. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Hulu dan Hilir Karhutla di Tangan Dua Nakhoda Baru
JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 — Kamis, 15 Oktober 2026, Istana Negara menjadi panggung dua pelantikan yang berdiri bersisian, tetapi sesungguhnya berbicara tentang satu perkara. Presiden Prabowo Subianto mengambil

Paradoks Akuisisi Kapal Induk Garibaldi
JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 — Masuknya KRI Sriwijaya , eks kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi , ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut setelah resmi menjalani commissioning merupakan peristiwa bersejarah bagi pemb

Tabuhan Gondang yang Mempererat Kerukunan Antaretnis di Aceh Tenggara
JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 — Di tengah keberagaman suku dan agama yang menghiasi Kabupaten Aceh Tenggara, dentuman ritmis taganing —perangkat gendang bernada dalam musik Gondang Sabangunan— bukan sekadar pengiri
